MUNICH – Indonesia akhirnya resmi mengajukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai kandidat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namanya muncul di laman resmi pemilihan WHO pada akhir pekan lalu, menjadi nama keempat yang tercatat, sekitar satu bulan sebelum pencalonan ditutup pada 24 September 2026.
Ia bersaing dengan Dr. Hanan Mohammed Al-Kuwari yang diusulkan Qatar, Dr. Hanan Balkhy yang diusulkan Arab Saudi, dan Dr. Hans Henri P. Kluge yang diusulkan Belgia. WHO menegaskan keempatnya masih berstatus prospective candidates, artinya daftar belum final dan status akan diperbarui setelah seluruh proposal resmi dipublikasikan.
Pemilihan ini sendiri sebenarnya berlangsung pada momen terburuk dalam sejarah keuangan organisasi kesehatan dunia. Kepergian Amerika Serikat pada Januari 2025 meninggalkan kekurangan dana yang, menurut laporan Health Policy Watch, sempat mencapai satu miliar dolar AS pada November 2025 dan kini menyusut ke sekitar 640 juta dolar. Hingga artikel ini ditulis, Washington masih menunggak iuran lebih dari 260 juta dolar. Anggaran dasar 2026-2027 sebesar 4,2 miliar dolar sudah dipangkas lebih dari 1,1 miliar dolar, dan jumlah staf berkurang seperempat dalam setahun terakhir.
Bankir di kursi yang biasanya diisi oleh para dokter
Budi Sadikin adalah anomali dalam sejarah jabatan ini. Ini juga terjadi saat ia mengisi jabatan sebagai Menteri Kesehatan Indonesia hingga kini. Ia adalah fisikawan nuklir yang berkarier di perbankan, memimpin Bank Mandiri sejak 2013, lalu menjadi Group CEO Inalum, sebelum ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan pada Desember 2020 di puncak pandemi. Semua Direktur Jenderal WHO sebelumnya adalah dokter, dengan pengecualian Tedros Adhanom Ghebreyesus yang memegang gelar magister penyakit menular. Tedros juga bukan seorang dokter, melainkan karirnya awalnya adalah seorang ahli biologi dan imunologi dari Ethiopia.
Ketiadaan latar klinis justru dibaca oleh sejumlah analis yang memantau informasi dari Jenewa sebagai sebuah anomali yang “menguntungkan”. Sebagian analis menilai bahwa legitimasi publik terhadap WHO dapat menurun karena keputusan organisasi tersebut semakin bertumpu pada klaim ilmiah yang kompleks dan multipolar. Namun, analis lainnya melihat situasi ini dari arah yang berbeda. Menurut mereka, krisis WHO saat ini bukan terutama krisis pengetahuan medis, melainkan krisis anggaran dan keuangan. Kondisi internal tersebut pada gilirannya memengaruhi kapasitas organisasi dalam menjalankan diplomasi kesehatan global. Dalam konteks ini, Budi Sadikin dinilai memiliki peluang karena pengalamannya dalam mengelola persoalan fiskal dan arus kas dapat menjadi nilai jual tersendiri di hadapan negara-negara donor yang semakin menuntut disiplin keuangan.
Salah satu kredensial diplomatik yang sudah diupayakan oleh Budi Sadikin adalah sebagai salah satu arsitek Pandemic Fund yang diluncurkan di Bali pada 2022 di bawah presidensi G20 Indonesia. Sumber-sumber Eropa yang dikutip Health Policy Watch menyebut ia memperoleh dukungan dari Jepang dan India dan diposisikan sebagai jembatan antara tuntutan ekuitas Global South dan tuntutan transparansi Eropa. Posisi strategisnya juga berkaitan dengan perubahan posisi Indonesia untuk masuk ke regional WPRO (Western Pacific Region) dua tahun lalu.
Rekam jejaknya di dalam negeri membawa pro-kontra, sekalipun beberapa orang pendukungnya menganggap perubahan besar dalam pendidikan kedokteran sebagai sebuah “reformasi kesehatan”. Yang paling mencolok adalah usahanya untuk melakukan reformasi pendidikan kedokteran yang ia dorong lewat Undang-Undang Kesehatan 2023, yang menuai penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia, terutama soal pengalihan pendidikan spesialis ke rumah sakit dan pembukaan pintu bagi dokter asing. Ini akan menjadi celah untuk membuat para pesaingnya di Jenewa punya bahan untuk mempertanyakan seberapa mulus “reformasi kesehatan” itu berjalan.
Satu hal lagi akan diawasi oleh para analis. Indonesia menyumbang sekitar 30 juta dolar AS dana sukarela kepada WHO pada Juli 2026. Tidak cukup dengan itu, Tedros pun menuliskan apresiasi terbuka untuk Budi Sadikin di LinkedIn sebulan sebelum pencalonannya masuk dalam daftar kandidat potensial. Memang aturan kampanye yang diterbitkan tahun ini meminta kandidat dan negara anggota melaporkan aktivitas serta sumber pendanaan kampanye, tetapi mekanismenya bertumpu pada pelaporan mandiri tanpa audit independen. Sehingga ini tentu akan digarisbawahi oleh para analis di Jenewa.
Dua kandidat, satu kawasan
Kabar baik bagi Jakarta datang dari wilayah teluk. Balkhy dan Al-Kuwari sama-sama berasal dari kawasan Mediterania Timur, kawasan yang belum pernah menjabat Direktur Jenderal. Posisi dua kandidat ini melahirkan kontestasi yang tidak menguntungkan bagi pengambilan suara saat pemilihan.
Balkhy adalah Direktur Regional EMRO, dokter anak yang lahir di Amerika Serikat dan menjalani residensi di sana. Profil itu membuatnya dijual di sebagian kalangan sebagai kandidat yang paling mungkin membuka jalan bagi kembalinya Washington. Kelemahannya adalah masa jabatan yang baru berjalan sekitar dua tahun, ditambah resistensi beberapa negara anggota WHO terhadap catatan hak asasi di Arab Saudi. Isu tentang hak asasi dan perempuan akan kembali dapat dipakai untuk mengganjal kandidat dari negara ini.
Sementara itu, Al-Kuwari membawa modal yang berbeda dan mungkin lebih sulit bagi pesaingnya. Ia adalah Menteri Kesehatan Publik Qatar selama delapan tahun hingga November 2024, memimpin Hamad Medical Corporation selama 17 tahun, dan mengetuai Sidang ke-153 Dewan Eksekutif WHO ketika program kerja umum GPW14 difinalisasi. Kelebihan ini yang dinilai banyak analis adalah bahwa ia lebih mengenal tata kelola organisasi WHO dari dalam. Label “orang dalam” dapat dengan mudah disematkan kepadanya daripada Balkhy dan Budi Sadikin
Kecuali jika kemudian Riyadh dan Doha bersepakat menarik salah satu kandidatnya sebelum Januari 2027, keduanya akan berisiko saling menggerus suara pada tahap paling menentukan.
Kandidat potensial yang muncul di website WHO lainnya adalah orang lama di WHO Regional Eropa. Hans Kluge, Direktur Regional Eropa yang mengambil cuti dari jabatannya sejak 21 Agustus, punya rekam jejak manajemen krisis paling panjang di antara kandidat potensial lainnya. Jejak Kluge mulai dari pandemi, perang Ukraina, hingga arus pengungsi. Dengan ruang lingkup pengalaman profesionalnya, menurut analis, ada hambatan lain yang sifatnya lebih bermuatan “aritmetika diplomatik”. Sebagai kandidat yang diusulkan Belgia, ia mendapati sebuah fakta lain karena Belgia baru saja menempatkan mantan Perdana Menteri Alexander De Croo di kursi Administrator UNDP. Keberadaan dua jabatan puncak PBB untuk satu negara “kecil” di Eropa adalah posisi yang menyulitkan dan tidak banyak disukai di tengah menguatnya persoalan ketidakadilan epistemik, ketimpangan kesehatan dan diplomasi multipolar.
Kompetisi yang rumit
Hingga saat ini, rasanya kompetisi dengan empat kandidat potensial ini akan mengajak banyak analis untuk menghitung dengan saksama power game-nya. Pemberitaan di Jakarta tidak akan menempatkan Budi Sadikin sebagai headline utama mengingat publik Indonesia dihadapkan pada situasi krisis legitimasi dan kepercayaan pada otoritas negara dan politik.
Dewan Eksekutif beranggotakan 34 negara akan bersidang pada 25 Januari hingga 2 Februari 2027 untuk menyaring kandidat menjadi maksimal tiga nama melalui pemungutan suara rahasia. Barulah pada Majelis Kesehatan Dunia ke-80 bulan Mei 2027, sekitar 194 negara memilih dengan prinsip satu negara satu suara.
Posisi kawasan Indonesia sendiri baru berubah. Pada 23 Mei 2025, lewat konsensus Sidang WHA ke-78, Indonesia resmi berpindah dari Kawasan Asia Tenggara ke Kawasan Pasifik Barat. Sejumlah media menyebut reassignment ini bermuatan untuk kepentingan epidemiologis dan kerja sama kesehatan global strategis seperti yang dikemukakan Kemenkes.
Akibat perubahan kawasan ini, posisi Budi Sadikin diuntungkan oleh blok WPRO yang kini berisi lima kursi, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan China. Namun, di sisi lain, posisinya di Pasifik Barat sudah tiga kali menghasilkan direktur jenderal, sebut saja Hiroshi Nakajima, Lee Jong-wook, dan Margaret Chan. Menguatnya klaim giliran kawasan kini justru berada di dua kandidat Teluk, karena kawasan Mediterania Timur juga belum pernah memegang posisi penting ini.
Kalkulasi suara dan dukungan ini akan dapat diketahui formasinya paling awal di forum kandidat pertama yang dijadwalkan pada 18 November 2026. Di sanalah perbedaan substantif akan pertama kali terlihat, terutama pada persoalan yang selama ini “dihindari” semua pihak mengenai kelanjutan amandemen PABS (Pathogen Access and Benefit Sharing) dalam Perjanjian Pandemi 2025, yang negosiasinya masih berlarut dan tanpa kesepakatan.
Keseluruhan hasil hingga sidang WHA ke-78 akan memunculkan nama akhir yang menggantikan jabatan Tedros. Nama pemenang posisi penting ini akan mulai menjabat pada 16 Agustus 2027, sehari setelah masa jabatan Tedros berakhir. Satu hal lainnya, ia akan mewarisi organisasi yang lebih kecil, lebih miskin, dan lebih terbelah daripada yang pernah diwarisi pendahulunya. ( )
Ilham A. Ridlo is an assistant professor and public health researcher who focuses on evidence utilization, evaluation, and science communication in the context of health and public policy through a journalistic approach. He regularly writes about science literacy, public health, and the importance of transparency in research practices through open science.
