Pada April 1955, 29 delegasi dari Asia dan Afrika berkumpul di Gedung Merdeka, Bandung. Mereka tidak memiliki senjata nuklir maupun armada jet tempur, tetapi mereka percaya bahwa bangsa-bangsa yang baru merdeka berhak menentukan nasibnya sendiri. Tujuh puluh satu tahun kemudian, keyakinan itu perlu diuji kembali, kali ini di arena yang jarang dibicarakan dalam peringatan-peringatan Bandung, yaitu arena pengetahuan.

Konferensi Asia-Afrika lazimnya dibaca sebagai peristiwa diplomatik, sekaligus langkah menuju Gerakan Non-Blok di tengah persaingan antara Washington dan Moskow. Pembacaan itu tidak keliru. Ketika Sukarno menyebut bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika telah “bangun dari tidur berabad-abad”, ia tidak hanya merujuk pada kebangkitan politik. Tetapi juga berbicara tentang hak untuk mendefinisikan realitas dari perspektif sendiri. Richard Wright, novelis Afrika-Amerika yang hadir sebagai pengamat dan kemudian menulis The Color Curtain (1956), menangkap dimensi ini sebagai momentum ketika subjek-subjek kolonial menolak sekadar menjadi objek pengetahuan Barat. Namun, sudahkah kedaulatan pengetahuan itu terpenuhi?

Sejumlah studi scientometrics menunjukkan bahwa sains global masih beroperasi dalam struktur pusat-pinggiran yang ketat. Hingga kini, kepengarangan di jurnal-jurnal komersial, komposisi dewan editorial, dan distribusi reviewer menunjukkan dominasi yang kuat oleh negara-negara Barat. Bahasa, institusi, dan agenda Anglo-Amerika tetap menjadi poros utama. Pengetahuan non-Anglofon dan lokal secara sistematis masih berada pada pinggiran, kalau tidak mau dibilang tersingkir. Ketimpangan semacam itu bukan hanya menyangkut karier akademik individual. Lebih dari itu, menyangkut siapa yang menentukan masalah apa yang layak diteliti, metode apa yang dianggap valid, dan solusi apa yang dianggap kredibel. Ketika satu pusat epistemik mendominasi, pengalaman dan kebutuhan mayoritas populasi dunia yang justru berada di negara-negara berkembang secara otomatis terpinggirkan.

Indonesia mengalami kontradiksi ini dengan gamblang selama pandemi COVID-19. Ketegangan antara otoritas ilmiah yang diklaim berdasarkan standar global dan tuntutan kedaulatan pengetahuan yang berangkat dari konteks lokal mengemuka secara tajam. Bukan berarti setiap klaim lokal otomatis valid, juga bukan berarti standar Barat harus diterima tanpa syarat. Ketegangan itu menunjukkan bahwa kedaulatan epistemik yang bermakna memerlukan infrastruktur institusional yang kokoh, yaitu jurnal-jurnal ilmiah yang kredibel, mekanisme peer review yang ketat namun sensitif terhadap konteks, dan kebijakan evaluasi riset yang tidak sekadar mengimpor metrik dari luar.

Di tengah gambaran suram ini, terdapat perkembangan yang memberikan harapan. Amerika Latin telah memelopori model diamond open access, di mana publikasi ilmiah gratis dibaca dan gratis diterbitkan, jauh sebelum model ini populer di Eropa. Konsorsium SciELO (Brasil) yang didirikan pada 1997 kini mencakup 16 negara. Redalyc (Meksiko) mengindeks lebih dari 650.000 artikel dari 1.300 jurnal di 22 negara. AmeliCA, diluncurkan pada 2018 dengan dukungan UNESCO, pada 2023 memperluas cakupannya ke Afrika dan Asia. Di Afrika, African Journals Online (AJOL) menyediakan infrastruktur serupa.

Platform-platform ini tidak sekadar menyediakan akses terbuka. Karena dibiayai publik, bersifat nirlaba, dan dipimpin komunitas akademik, mereka secara langsung menantang logika komodifikasi pengetahuan. Konsep bibliodiversity yang dikembangkan dalam tradisi ini menolak premis bahwa semua pengetahuan harus berbahasa Inggris dan bahwa relevansi harus diukur dengan metrik yang dirancang di Barat. Brasil bahkan telah menasionalisasi SciELO sebagai infrastruktur strategis negara dan mengganti sistem evaluasi risetnya agar tidak bergantung pada nama jurnal semata.

Pemerintah Indonesia sendiri tengah menjajaki langkah serupa melalui kebijakan Indonesia Akses Tunggal (SATU), sebuah model langganan jurnal ilmiah terpusat yang terinspirasi dari One Nation One Subscription (ONOS) di India. SATU berpotensi mengatasi ketimpangan akses jurnal yang selama ini membebani kampus-kampus secara parsial dan tidak efisien. Namun, SATU baru menjawab separuh persoalan, yaitu akses terhadap pengetahuan yang diproduksi di tempat lain. Separuh lainnya, membangun kapasitas Indonesia untuk memproduksi dan mendiseminasikan pengetahuannya sendiri melalui infrastruktur penerbitan yang otonom, belum tersentuh secara memadai.

Portal SINTA yang mengelola indeksasi jurnal nasional masih mereproduksi hierarki yang menempatkan jurnal terindeks Scopus dan Web of Science sebagai tolok ukur utama. Sistem akreditasi jurnal nasional belum berhasil membangun narasi bahwa penerbitan dalam bahasa Indonesia di jurnal nasional berkualitas merupakan kontribusi yang setara nilainya. Tanpa reformasi metrik ini, akses yang lebih luas ke jurnal internasional justru dapat memperkuat, bukan mengurangi, ketergantungan epistemik.

Memperingati 71 tahun Konferensi Bandung bermakna lebih dari retorika solidaritas. Diperlukan setidaknya tiga langkah konkret. Investasi publik jangka panjang dalam infrastruktur penerbitan ilmiah nirlaba, seperti yang dilakukan Brasil melalui SciELO, idealnya dilakukan pada skala regional ASEAN. Reformasi sistem evaluasi riset yang mengakhiri ketergantungan pada Journal Impact Factor sebagai proksi tunggal kualitas. Serta penguatan kolaborasi Selatan-Selatan yang setara dalam produksi pengetahuan, bukan transfer teknologi satu arah.

Konferensi Bandung 1955 memahami bahwa kemerdekaan politik tanpa kedaulatan epistemik adalah kemerdekaan yang tidak lengkap. Bangsa yang merdeka secara formal tetapi bergantung pada kerangka pengetahuan bekas penjajahnya adalah bangsa yang masih terjajah secara intelektual, sebuah kondisi yang oleh Syed Farid Alatas disebut captive mind: pikiran yang terperangkap dalam kerangka konseptual yang diproduksi di tempat lain.

Tujuh puluh satu tahun setelah Bandung, arena perjuangan telah bergeser, tetapi substansinya belum berubah. Pengetahuan adalah arena kekuasaan. Membangun ekosistem pengetahuan Selatan-Selatan yang otonom merupakan kelanjutan logis dari proyek yang dimulai di Gedung Merdeka pada April 1955.