Memahami Kebijakan Kesehatan

Dalam kajian kebijakan kita mengenal dua macam cakupan kebijakan, yaitu yang menyangkut sektor publik (public goods) dan sektor swasta (private goods). Dalam bahasan mengenai kajian kebijakan kesehatan ini kita lebih mengkategorikannya ke dalam sektor publik (public goods). Hal ini dikarenakan beberapa sifat yang menjadi ciri dari kebijakan kesehatan itu sendiri, salah satunya bahwa kebijakan-kebijakan kesehatan adalah suatu produk pemerintah walaupun pada pelaksanaannya sangat banyak juga melibatkan swasta yang implementasinya melibatkan serangkaian sistem kesehatan di dalam negara.  Kebijakan merupakan produk pemerintah dengan kemitraan dengan sektor swasta, dimana keputusannya mempertimbangkan juga aspek politik (Buse, May & Walt, 2005).

Penting tidaknya suatu kebijakan kesehatan dapat dipandang karena sektor kesehatan merupakan bagian dari ekonomi. Kepentingan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kajian kebijakan kesehatan. Dalam diskusi tentang The Politic of Health (Gardner, 1992) menyimpukan faktor yang mempengaruhi pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan antara lain Ekonomi (Kelangkaan Sumber Daya, Melengkapi beberapa prioritas), Kelembagaan (Partai Politik, Pemilihan Umum, Anggota Dewan/Parlemen, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Sistem Pemerintahan), Politik (Kelompok yang berkepentingan, Partai Politik) dan Budaya (Tradisi, nilai dan ideologi).

Sektor kesehatan adalah salah satu sektor yang menyerap banyak anggaran belanja negara (APBN) untuk membayar sumber daya kesehatan, walaupun peran serta pemerintah daerah dengan adanya otonomi yang menyangkut pembagian kepentingan dan tanggungjawab dinilai berkurang, namun sektor kesehatan diamanatkan oleh Undang-Undang menyerap minimal 5% dari APBN. Walaupun pada tahun 2015 pada pelaksanaannya anggaran kesehatan masih 3,5% dari APBN (Kemenkeu, 2015).

Dalam kaitan dengan sektor ekonomi, kebijakan kesehatan dapat dijadikan sebagai driver dari usaha peningkatan ekonomi. Inovasi dalam bidang kesehatan yang disertai dengan investasi yang besar merupakan potensi ekonomi meliputi teknologi kesehatan, bio-medical maupun produksi, termasuk industri farmasi. Kepentingan keputusan yang dihasilkan dari kebijakan kesehatan melibatkan urusan hidup dan mati manusia, itulah yang menyebabkan kebijakan ini menjadi sangat penting (Buse, Mays dan Walt, 2005).

Continue reading “Memahami Kebijakan Kesehatan”

Theories and Models Frequently Used in Health Promotion

Based on Five Levels of Influence for Health Related Behaviors and Conditions

As you are planning or describing your program, referring to individual, interpersonal, or community-level (McLeroy and colleagues, 1988) theories that relate to health behavior change is sometimes useful. For example, these theories might be used in the “Causal Assumptions/ Theory of Change” column in your logic model or to help you identify potential points of intervention.

Continue reading “Theories and Models Frequently Used in Health Promotion”

Seputar Public Health 2.0 Talk Live

Apa itu Public Health 2.0 ?

Bermula dari tahun lalu saat saya berselancar di web yang sebetulnya iseng mengembangkan key word (kata kunci) dari marketing 3.0. Urutan perkembangan keilmuan yang ditandai dengan angka notifikasi 1.0; 2.0 dan 3.0. Notifikasi angka ini berlaku pada beberapa perkembangan marketing ala Hermawan Kartajaya

Keisengan saya tadi menyeret saya pada tautan The Public Health 2.0 Conference di School of Public Health Toronto tepatnya 23 September 2011 lampau.  Public health  yang old-school harus dipaksa masuk kedalam era global.

Nah, bagaimana munculnya era yang dinamakan PUBLIC HEALTH 2.0 adalah dimulainya pergeseran dalam  penggunaan media web. Web yang dimaksud adalah web generasi kedua (Web 2.0). Web 2.0, adalah sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O’Reilly Media pada tahun 2003, dan dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama di tahun 2004, merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web—seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan folksonomi—yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagi antar pengguna. O’Reilly Media, dengan kolaborasinya bersama MediaLive International, menggunakan istilah ini sebagai judul untuk sejumlah seri konferensi, dan sejak 2004 beberapa pengembang dan pemasar telah mengadopsi ungkapan ini.

“Although troubling to many in public health, the use of the Internet for these purposes simply cannot be ignored. Web 2.0 is here to stay and will almost certainly influence health behaviors. Health is a logical area in which individuals will want to seek opinions from others and communicate their experiences. In this new era, public health officials need to learn how to more effectively listen to these messages and, simultaneously, develop more lively and engaging messages themselves to communicate with the public.”(Wilson, Kumanan, 2011)

Saya berusaha membuat definisi singkat yang mengkaitkan beberapa pernyataan diatas sebagai berikut

Public Health 2.0 adalah suatu istilah yang diberikan untuk sebuah gerakan dalam kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat umum dalam memperoleh pengetahuan dan informasi tentang kesehatan masyarakat dengan kolaborasi jejaring sosial media dan blogger sehingga lebih user-driven.

Continue reading “Seputar Public Health 2.0 Talk Live”

Disitu Kadang Saya Merasa Sedih

Courtesy: https://aws-dist.brta.in/2014-11/c858e8232f179a2f11da0645f35775d9.jpg
Courtesy: https://aws-dist.brta.in/2014-11/c858e8232f179a2f11da0645f35775d9.jpg

Pemberitaan demi pemberitaan, baik wacana maupun implementasi kebijakan membuat saya sedih. Tepatlah saya menulis judul ditulisan saya pagi ini. Banyak wacana yang datang dari pemerintah yang menurut beberapa pihak sangat “revolusioner”. Anda mungkin akan segera tahu tentang berbagai isu karena perkembangan media informasi baik di TV, Radio, media cetak ataupun jaringan media sosial. Tercermin dari hiruk pikuk dan jamaknya komentator terutama para netizen. Ada yang selalu baru dan nampak “revolusioner” bagi pemerintahan baru. Kita yang seumuran sangat paham bahwa setiap ganti presiden akan ada kebijakan “penghapusan” kebijakan presiden sebelumnya. Akan ada semangat yang menggelora untuk itu. Apalagi pemerintahan sebelumnya adalah rival politik. Ah, itu wajar! Wajar bagi sebuah negeri yang katanya 70 tahun sudah merdeka dan menggelora semangat nasionalismenya.

100 Hari Masa Honeymoon

Diawal pemerintahan (saat ini) kita menaruh harapan terlalu tinggi, bahkan mungkin berharap pada sebuah upaya “revolusioner” dari presiden sebagai kepala negara. Dan itu tidak salah. Kita dahaga karenanya. Semua janji kampanye membius suara akar rumput yang mendominasi dalam struktur sosial negara ini. Di saat pemerintahan memasuki seratus hari masa kerjanya adalah  langkah awal untuk merealisasikan janji-janji politiknya sekaligus berupaya menghadirkan perubahan bagi masyarakat. Disitu kadang saya merasa sedih, Sampai saat ini pemerintahan Jokowi-JK tidak luput dari perhatian pemberitaan media massa. Penilaian media massa merupakan realitas dari kinerja Pemerintahan Jokowi-JK selama masa kerjanya (saat ini). Media adalah aktor utama monitoring pemerintah. Menilik kebelakang saat 100 HARI PEMERINTAHAN JOKOWI-JK. Berdasarkan media monitoring yang dilakukan The Indonesian Institute, terhadap headline surat kabar nasional selama kurun waktu 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sorotan surat kabar terbagi atas 12 isu yang menjadi headline. Isu tentang kenaikan harga BBM menjadi isu yang paling menjadi sorotan dengan 16 persen. Isu polemik pemilihan Kapolri menduduki urutan kedua dengan 14 persen, dan isu reformasi tata kelola migas di urutan ketiga  dengan 12 persen.

Continue reading “Disitu Kadang Saya Merasa Sedih”