Saya dan mungkin juga Anda sering kali mengeluhkan kebijakan publik yang dianggap tidak berbasis sains (ilmiah). Ketika sebuah kebijakan tampak bertentangan dengan hasil penelitian, pemerintah didorong untuk lebih sering melibatkan akademisi dalam proses kebijakan.
Itu juga tidak cukup. Ilmuwan kemudian diminta untuk lebih aktif berbicara. Para peneliti pun dianjurkan untuk menulis policy brief. Hasil penelitian harus dibuat lebih sederhana agar mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.
Kondisi diatas merupakan sebuah kondisi ideal. Semua hal tersebut terdengar masuk akal. Masalahnya, hingga kini banyak keluhan masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang tidak mengindahkan bukti-bukti ilmiah. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?
Baru-baru ini saya membaca telaah sistematis Kathryn Oliver dan koleganya yang menunjukkan bahwa penggunaan bukti (evidence) dalam kebijakan (policy). Telaah sistematisnya memetakan 2.199 studi empiris telaah sejawat (peer-reviewed) mengenai penggunaan bukti dalam kebijakan yang ditemukan melalui penelusuran 15 basis data untuk periode Januari 2012 hingga Juni 2022.
Ini adalah penelitian lanjutan dari Kathryn. Pada tahun 2014, ia hanya menemukan 145 studi. Dari penelitian terbarunya, mereka menyimpulkan bahwa menyediakan lebih banyak bukti (evidence) tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih berbasis bukti (evidence-based).
Salah satu faktor yang paling sering dilaporkan adalah relevansi.
Anggapan ini berkaitan dengan pendapat bahwa sebuah penelitian lebih mungkin digunakan ketika bukti yang tersedia memang menjawab persoalan yang sedang dihadapi pembuat kebijakan (policy actor). Sehingga penelitian yang metodologinya kuat belum tentu berguna untuk keputusan tertentu apabila pertanyaannya, populasi, konteks, atau waktunya tidak sesuai dengan kebutuhan kebijakan (policy context).
Namun, relevansi bukti hanya sebagian dari persoalan mengapa bukti ilmiah tidak selalu bermuara pada kebijakan.
Selain Soal Relevansi, Faktor Internal Organisasi Berperan Lebih
Dari artikel mereka, saya menemukan bahwa faktor organisasi juga berulang kali muncul dalam literatur: sumber daya, keterampilan, personel, dan dukungan manajemen. Artinya, kemampuan menggunakan penelitian tidak hanya bergantung pada kemauan individual seorang pejabat untuk membaca jurnal ilmiah atau policy brief.
Kemampuan menggunakan penelitian tidak hanya bergantung pada kemauan individual seorang pejabat untuk membaca jurnal ilmiah atau policy brief.
Organisasi tempatnya bekerja juga harus memiliki kapasitas untuk mencari, menilai, menafsirkan, dan menggunakan bukti ilmiah. Kapasitas ini dapat menjadi pembeda dalam bagaimana kebijakan menggunakan basis bukti ilmiah.
Terdapat beberapa model dalam proses bagaimana bukti ilmiah menjadi kebijakan. Model ini kemudian dapat menjadi titik awal untuk melihat bagaimana hubungan sains dan kebijakan.
Model Linear
Dalam model linear yang paling sederhana, ilmuwan menghasilkan pengetahuan, kemudian pengetahuan itu dikirim kepada pembuat kebijakan. Jika penelitian tidak digunakan, berarti ada sesuatu yang salah dalam proses komunikasinya. Mungkin artikelnya terlalu teknis. Mungkin jurnalnya berada di balik paywall. Mungkin ilmuwannya tidak mampu menjelaskan temuannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Solusinya kemudian berfokus pada transfer pengetahuan dengan membuat policy brief, menyederhanakan laporan, mengadakan seminar, atau mempertemukan akademisi dengan pejabat pemerintah.
Pendekatan seperti ini tetap memiliki kegunaan.
Model Relasional
Tetapi literatur yang dipetakan para peneliti tersebut menunjukkan perkembangan menuju cara pandang yang lebih relasional. Bukti tidak sekadar dipindahkan dari ilmuwan kepada pembuat kebijakan. Hubungan antara produsen dan pengguna pengetahuan ikut menentukan bagaimana penelitian dipahami dan digunakan.
Karena itu, berkembang berbagai pendekatan seperti knowledge brokerage, jaringan peneliti–pembuat kebijakan, fellowship, keterlibatan pemangku kepentingan, hingga co-production. Interaksi yang berlangsung terus-menerus memungkinkan peneliti memahami jenis pertanyaan yang dibutuhkan pembuat kebijakan. Sebaliknya, pembuat kebijakan dapat memahami kekuatan sekaligus keterbatasan bukti yang tersedia.
Model Sistemik: Hubungan relasional saja tidak cukup
Tetapi hubungan relasional saja juga tidak cukup. Sebagai contoh, seorang pegawai pemerintah menerima sepuluh laporan penelitian mengenai persoalan kesehatan masyarakat. Ia memahami metodologi penelitian dan bahkan mengenal para peneliti.
Namun, ia harus memberikan rekomendasi dalam dua hari, tidak memiliki tim khusus untuk melakukan sintesis bukti, dan organisasinya tidak menyediakan mekanisme untuk memasukkan hasil penelitian ke dalam proses pengambilan keputusan.
Masalah di atas bukan lagi komunikasi, melainkan berkaitan dengan kapasitas organisasi. Dari sintesis inilah penggunaan bukti ilmiah mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih sistemik. Bukan pada kualitas penelitian atau hubungan antara ilmuwan dan pembuat kebijakan. Analisis juga harus melihat sumber daya, tenaga kerja, keterampilan, waktu, dukungan pimpinan, prosedur institusional, serta lingkungan tempat keputusan dibuat.
Perspektif ini penting ketika kita berbicara tentang evidence-based policy di Indonesia.
Kita sering bertanya apakah pemerintah sudah mendengarkan ilmuwan atau apakah akademisi sudah cukup aktif memberikan rekomendasi. Pertanyaan tersebut penting, tetapi apakah institusi publik memiliki kapasitas yang memungkinkan bukti digunakan secara rutin?
Apakah tersedia staf yang mampu melakukan sintesis bukti? Apakah mereka memiliki cukup waktu untuk menilai penelitian sebelum keputusan harus dibuat? Bagaimana bukti masuk ke dalam prosedur birokrasi? Apakah hubungan antara peneliti dan institusi pemerintah hanya muncul ketika terjadi krisis, atau telah menjadi bagian dari infrastruktur pengambilan keputusan?
Saya lanjutkan dengan membaca bagian paling penting tentang apakah telaah sistematis para peneliti memberikan formulasi yang lebih stabil untuk solusinya? Ternyata, tidak muncul satu resep universal yang dapat diterapkan di semua tempat. Intervensi harus dipahami dalam kaitannya dengan konteks tempat bukti (spatial context) digunakan.
Alih-alih terus bertanya, “mengapa pemerintah tidak mendengarkan ilmuwan?”, kita dapat bertanya: “apakah sistem pengambilan kebijakan kita memang memungkinkan bukti ilmiah digunakan?”
Kedua pertanyaan dalam kutipan di atas penting untuk membedakan dua perkara penting. Pertanyaan pertama cenderung mencari siapa yang harus disalahkan. Pertanyaan kedua mengarahkan perhatian pada bagaimana sistem bekerja.
Sains tidak otomatis berubah menjadi kebijakan hanya karena bukti tersedia. Sebagaimana bukti itu bertebaran di ruang digital dan verbal. Diperlukan orang yang mampu menilainya, hubungan yang memungkinkan pengetahuan dipertukarkan, waktu dan sumber daya untuk mengolahnya, serta institusi yang menyediakan mekanisme agar bukti dapat menjadi bagian dari keputusan.
Dengan kata lain, kebijakan berbasis bukti membutuhkan infrastruktur untuk menggunakan bukti.
Oliver, K., Malin, J., Akerlof, K. L., et al. (2026). What factors influence evidence use in policy? An updated systematic map. Humanities and Social Sciences Communications. https://doi.org/10.1057/s41599-026-08391-6