Sejumlah peneliti dan organisasi ilmiah menggugat National Science Foundation (NSF) untuk menghentikan rencana pembubaran direktorat ilmu sosial, perilaku, dan ekonomi. Perkara ini memperlihatkan bagaimana keputusan politik mengenai anggaran dapat mengubah arah produksi pengetahuan dan menentukan bidang ilmu yang memperoleh ruang dalam ekosistem penelitian.
Pada 9 November 2026, sejumlah organisasi ilmiah dan peneliti mengajukan gugatan terhadap National Science Foundation (NSF), lembaga federal Amerika Serikat yang mendanai penelitian dasar. Mereka meminta pengadilan federal di Massachusetts menghentikan rencana pembubaran Directorate for Social, Behavioral and Economic Sciences (SBE), direktorat yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendanaan penelitian ilmu sosial, perilaku, dan ekonomi di negara tersebut.
Para penggugat terdiri atas Federation of Associations in Behavioral and Brain Sciences (FABBS), Society of Experimental Social Psychology (SESP), Social and Affective Neuroscience Society (SANS), serta dua peneliti, Jenna Croteau dan Gregg Sparkman. Mereka diwakili oleh organisasi bantuan hukum Democracy Forward.
Gugatan tersebut, Federation of Associations in Behavioral & Brain Sciences et al. v. National Science Foundation et al., terdaftar di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Massachusetts dengan nomor perkara 1:26-cv-15015.
Persoalannya bukan semata-mata perubahan struktur organisasi pemerintah. Para penggugat mempertanyakan kewenangan dan prosedur yang digunakan NSF untuk menghapus sebuah direktorat yang menopang sebagian besar pendanaan federal bagi penelitian dasar dalam bidang ilmu sosial dan perilaku.
Mengapa NSF ingin membubarkan direktorat ilmu sosial?
Rencana penghapusan SBE muncul dalam proposal anggaran pemerintah Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2027. Pemerintahan Donald Trump mengusulkan penghapusan direktorat tersebut dan pengalihan sebagian aktivitas penelitian yang tersisa ke direktorat lain.
SBE merupakan satu dari delapan direktorat utama NSF. Bidang yang didukungnya mencakup psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, linguistik, neurosains, ilmu kognitif, dan statistik.
Bidang-bidang tersebut mempelajari berbagai persoalan mendasar mengenai manusia dan masyarakat: bagaimana orang mengambil keputusan, bagaimana institusi bekerja, bagaimana ketimpangan terbentuk, bagaimana masyarakat merespons perubahan teknologi, serta bagaimana kebijakan publik memengaruhi kehidupan manusia.
Menurut Democracy Forward, SBE bertanggung jawab atas sekitar dua pertiga pendanaan federal untuk penelitian akademik dasar dalam ilmu sosial, perilaku, dan ekonomi di Amerika Serikat.
Besarnya peran tersebut membuat penghapusan direktorat ini berpotensi memengaruhi kapasitas penelitian yang selama puluhan tahun dibangun melalui dukungan pemerintah federal.
Pemerintahan Trump menggunakan kerangka prioritas penelitian yang berbeda. Sejumlah bidang ilmu sosial dikaitkan dengan agenda ideologis atau disebut woke. Pemerintah juga mengarahkan perhatian pada bidang yang dianggap lebih relevan dengan prioritas teknologi dan inovasi.
Dalam pemberitaan The Boston Globe pada 9 November, juru bicara NSF, Mike England, menyatakan bahwa direktorat SBE belum secara resmi ditutup. Namun, NSF telah melakukan persiapan untuk menjalankan agenda pemerintah dan mengevaluasi portofolio pendanaan agar sesuai dengan prioritas lembaga.
Dengan demikian, persoalannya tidak hanya menyangkut rencana penghapusan formal pada tahun fiskal berikutnya. Sejumlah perubahan terhadap aktivitas pendanaan dan organisasi SBE dilaporkan telah berlangsung sebelum proses tersebut selesai.
Gugatan terhadap prosedur dan kewenangan NSF
Para penggugat mendasarkan tuntutan mereka pada dugaan pelanggaran terhadap Administrative Procedure Act (APA), undang-undang yang mengatur proses pengambilan keputusan lembaga federal.
Salah satu keberatan utama adalah keputusan pembubaran direktorat yang dinilai dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan National Science Board (NSB).
NSB merupakan badan pengawas dan penasihat yang memiliki peran penting dalam tata kelola NSF. Menurut para penggugat, perubahan organisasi sebesar penghapusan direktorat tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa mengikuti mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Mereka juga mempertanyakan kewenangan Brian Stone, pejabat yang menjalankan fungsi direktur NSF, untuk mengambil keputusan tersebut. Pada saat keputusan itu berlangsung, NSF tidak memiliki direktur permanen yang telah dikonfirmasi oleh Senat Amerika Serikat.
Selain itu, gugatan menyatakan bahwa NSF tidak memberikan penjelasan publik yang memadai mengenai alasan penghapusan SBE maupun konsekuensinya terhadap penelitian yang sedang berjalan.
Para penggugat juga merujuk pada mandat hukum NSF, termasuk ketentuan yang secara khusus mengarahkan lembaga tersebut untuk mendukung penelitian dalam ilmu sosial, perilaku, dan ekonomi.
Perlu dibedakan bahwa seluruh persoalan tersebut masih merupakan dalil hukum yang diajukan penggugat. Pengadilan belum menetapkan apakah NSF benar-benar melanggar ketentuan tersebut.
Dampaknya sudah melampaui perubahan struktur organisasi
Penghapusan sebuah direktorat pendanaan tidak otomatis berarti seluruh penelitian dalam bidang terkait berhenti. Namun, konsekuensinya dapat jauh lebih luas daripada perubahan administratif.
Menurut laporan Nature pada November 2026, pengeluaran SBE untuk hibah baru turun dari rata-rata sekitar 247 juta dolar AS per tahun selama periode 2021–2024 menjadi 94 juta dolar AS pada 2026.
Jumlah staf direktorat juga menyusut dari sekitar 50 orang pada awal pemerintahan Trump periode kedua menjadi kurang dari 12 orang. SBE juga tidak lagi memiliki panggilan pendanaan aktif maupun panel penilaian proposal yang berjalan.
Perubahan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan direktorat untuk mengelola pendanaan, menilai proposal, dan mempertahankan program penelitian jangka panjang.
Salah satu konsekuensi yang menjadi perhatian komunitas akademik adalah keberlanjutan infrastruktur data sosial. SBE selama ini mendukung sejumlah proyek survei nasional yang digunakan peneliti dari berbagai disiplin ilmu.
Tiga di antaranya adalah:
- American National Election Studies (ANES), yang mengumpulkan data mengenai perilaku politik, partisipasi, dan sikap masyarakat Amerika.
- General Social Survey (GSS), survei berkala yang mendokumentasikan perubahan perilaku, pengalaman, dan pandangan masyarakat.
- Panel Study of Income Dynamics (PSID), studi longitudinal yang mengikuti perubahan kondisi ekonomi dan sosial rumah tangga selama beberapa generasi.
Data semacam ini tidak mudah digantikan. Survei longitudinal membutuhkan pendanaan berkelanjutan, metodologi yang konsisten, dan kemampuan mengikuti responden dalam jangka waktu panjang.
Ketika dukungan pendanaan terputus, kerugian tidak hanya dialami peneliti yang kehilangan hibah. Peneliti lain yang menggunakan data tersebut untuk mengembangkan penelitian juga dapat terdampak.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa pendanaan ilmu sosial turut menopang infrastruktur pengetahuan yang digunakan untuk memahami perubahan masyarakat.
Mengapa ilmu sosial penting bagi perkembangan teknologi?
Salah satu persoalan dalam perdebatan ini adalah kecenderungan memisahkan kemajuan teknologi dari pemahaman mengenai masyarakat.
Pengembangan kecerdasan buatan, misalnya, tidak cukup dipahami melalui kemajuan algoritma, kapasitas komputasi, atau efisiensi sistem. Penggunaan teknologi tersebut juga melibatkan persoalan perilaku manusia, hubungan kerja, distribusi kekuasaan, ketimpangan ekonomi, privasi, dan kepercayaan publik.
Ilmu psikologi dapat membantu menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem otomatis. Sosiologi mempelajari perubahan hubungan sosial dan institusi akibat teknologi. Ekonomi menelaah distribusi manfaat dan biaya inovasi. Ilmu politik mempelajari bagaimana regulasi dan kekuasaan memengaruhi pengembangan serta penggunaan teknologi.
Hal serupa berlaku dalam kesehatan masyarakat. Pengembangan intervensi kesehatan tidak hanya membutuhkan pengetahuan biomedis, tetapi juga pemahaman mengenai perilaku, kondisi sosial ekonomi, akses layanan, komunikasi risiko, dan hubungan masyarakat dengan institusi kesehatan.
Karena itu, ilmu sosial dan ilmu alam tidak selalu bekerja sebagai dua bidang yang terpisah. Keduanya sering kali dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang sama.
Mengurangi dukungan terhadap penelitian ilmu sosial dapat mempersempit kapasitas suatu negara untuk memahami konsekuensi sosial dari inovasi yang dikembangkannya sendiri.
Politik pendanaan dan arah produksi pengetahuan
Kasus NSF memperlihatkan satu mekanisme penting dalam politik ilmu pengetahuan: kekuasaan untuk menentukan apa yang layak diteliti.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas anggaran dan mengarahkan investasi publik. Namun, keputusan tersebut juga membentuk kondisi material bagi produksi pengetahuan. Bidang yang memperoleh pendanaan memiliki kesempatan lebih besar untuk mempertahankan peneliti, mengembangkan infrastruktur, membangun jaringan kolaborasi, dan menghasilkan data dalam jangka panjang.
Sebaliknya, bidang yang kehilangan dukungan dapat mengalami penyusutan kapasitas, bahkan ketika kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan tersebut tetap ada.
Dalam kajian sosiologi ilmu pengetahuan, hubungan antara pendanaan, institusi, dan produksi pengetahuan telah lama menjadi perhatian. Pengetahuan ilmiah tidak diproduksi dalam ruang yang sepenuhnya terpisah dari kondisi sosial dan politik. Pilihan mengenai sumber daya, organisasi penelitian, dan agenda kebijakan ikut membentuk pertanyaan yang dapat dijawab oleh sains.
Namun, persoalan dalam kasus NSF lebih spesifik: apakah perubahan prioritas pemerintah dapat dijalankan dengan mengabaikan mandat hukum dan mekanisme tata kelola lembaga pendanaan penelitian?
Itulah yang kini harus diuji melalui proses pengadilan.
Pelajaran bagi ekosistem penelitian Indonesia
Peristiwa di Amerika Serikat ini relevan untuk dibaca dalam konteks kebijakan riset Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga berupaya mengarahkan penelitian pada prioritas pembangunan nasional, hilirisasi, ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan pengembangan teknologi. Penetapan prioritas semacam itu merupakan bagian dari kebijakan penelitian negara.
Namun, ada pertanyaan kelembagaan yang perlu mendapat perhatian: bagaimana memastikan bahwa orientasi pada prioritas pembangunan tidak mengurangi kapasitas penelitian dasar dan penelitian sosial?
Penelitian sosial sering kali tidak menghasilkan produk teknologi atau keluaran ekonomi yang dapat langsung diukur. Kontribusinya dapat berupa pemahaman mengenai perilaku masyarakat, evaluasi kebijakan, pengukuran ketimpangan, penjelasan konflik sosial, dan identifikasi konsekuensi yang tidak diperkirakan dari suatu program pembangunan.
Pengetahuan tersebut diperlukan agar kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada target administratif, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana kebijakan bekerja dalam kehidupan masyarakat.
Kasus NSF juga mengingatkan bahwa independensi proses penilaian penelitian, transparansi alokasi anggaran, dan kejelasan mandat lembaga pendanaan merupakan bagian dari infrastruktur sains. Ketiganya menentukan apakah keputusan pendanaan dibuat berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai direktorat SBE bukan sekadar pertarungan antara ilmu sosial dan ilmu eksakta. Persoalannya adalah bagaimana sebuah negara memahami fungsi penelitian dalam pembangunan pengetahuan dan kebijakan publik.
Ketika pemerintah mengubah prioritas pendanaan, yang ikut berubah bukan hanya distribusi anggaran. Kapasitas masyarakat untuk memahami dirinya sendiri juga dapat berubah.
- Democracy Forward. (2026, November 9). Scientists Sue Trump-Vance Administration After Unlawful Move to Gut Federal Social and Behavioral Science Research Funding. Democracy Forward.
- Alanez, T. (2026, November 9). Scientists sue in Boston court to block Trump administration’s dismantling of so-called ‘woke’ social sciences. The Boston Globe.
- Nature. (2026, November). US social sciences face existential crisis after NSF cuts. Nature.
- Spitalniak, L. (2026, November 9). Researchers and faculty sue NSF over axing of its social science unit. Higher Ed Dive. Higher Ed Dive.
- Federation of Associations in Behavioral & Brain Sciences et al. v. National Science Foundation et al., No. 1:26-cv-15015 (D. Mass. filed November 9, 2026). Court docket.