Lonjakan kasus campak yang disertai penurunan cakupan vaksinasi di Indonesia sering kali dijelaskan melalui dua istilah yang segera muncul dalam diskusi publik, yaitu “gerakan antivaksin” dan “teori konspirasi”. Kekhawatiran terhadap kedua fenomena tersebut memang wajar. Tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, dan lembaga yang memiliki otoritas kesehatan publik sejak lama melihatnya sebagai ancaman terhadap keberhasilan program imunisasi.

Baca juga: Konteks Epidemiologis dan Urgensi Masalah

Kebangkitan campak (measles) di Indonesia dalam kurun 2022 hingga 2025 menandai krisis kesehatan masyarakat yang tidak dapat direduksi menjadi satu penyebab tunggal. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa kasus campak yang dikonfirmasi meningkat secara eksponensial, dari 132 kasus pada 2021 menjadi 920 pada 2022, kemudian melonjak menjadi lebih dari 10.600 kasus terkonfirmasi pada 2023 (WHO Disease Outbreak News, April 2023). Pada Januari hingga Agustus 2025, lebih dari 23.000 kasus suspek campak dilaporkan di seluruh Indonesia, dengan 3.400 di antaranya terkonfirmasi laboratorium, dan 20 kematian tercatat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Xinhua, 28 Agustus 2025; AP, 26 September 2025).

Penurunan cakupan vaksinasi menjadi faktor struktural utama di balik fenomena ini. Data WHO/UNICEF Joint Reporting Form menunjukkan cakupan MCV1 (measles-containing vaccine first dose) Indonesia berada di angka 87% pada 2020, namun cakupan MCV2 hanya mencapai 59% pada 2021, jauh di bawah ambang batas 95% yang dibutuhkan untuk mencapai herd immunity. Menurut Prima Yosephine, Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, cakupan imunisasi rutin turun dari 92% pada 2018 menjadi 87,8% pada 2023, dan target vaksinasi campak-rubella hanya tercapai 82,3% pada 2024 (Xinhua, 2025; AP, 2025). Di beberapa provinsi, angka cakupan bahkan di bawah 50%.

---

Namun, ada hal yang harus segera dipikirkan oleh negara, yaitu mengapa upaya melawan narasi konspiratif tersebut tidak mudah dilakukan, bahkan ketika masyarakat sudah dibanjiri informasi edukasi tentang vaksin. Mengapa strategi predebunking dan debunking sering kali tidak menghasilkan perubahan sikap yang memadai? Juga, kasus-kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) masih terjadi di beberapa wilayah?

Mungkin jawabannya tidak hanya bisa dijelaskan pada seberapa banyak informasi yang sudah membanjiri media dan seberapa sering edukasi dan promosi vaksinasi dilakukan. Saya sering menyebutkan jawaban singkat bahwa persoalan ini tidak semata soal informasi.

Ada satu penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa penolakan terhadap konsensus ilmiah sering berkaitan dengan pola berpikir yang lebih dalam daripada sekadar kekurangan pengetahuan. Lalu kemudian Lewandowsky dan koleganya memperkenalkan konsep conspiracist ideation, yaitu kecenderungan kognitif untuk menjelaskan peristiwa melalui keyakinan bahwa aktor-aktor kuat secara tersembunyi memanipulasi realitas. Pola berpikir ini memiliki implikasi penting karena individu dengan kecenderungan tersebut cenderung menolak berbagai proposisi ilmiah secara konsisten, bahkan ketika bukti empiris sudah tersedia.

Temuan serupa muncul dalam penelitian Hornsey dan kolega yang menelaah berbagai intervensi komunikasi terkait vaksin. Studi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang berfokus pada koreksi informasi atau pembongkaran mitos vaksin sering kali tidak efektif, bahkan dalam beberapa kasus bersifat kontraproduktif. Salah satu penyebabnya adalah pendekatan tersebut beroperasi dalam kerangka deficit model, yaitu asumsi bahwa penolakan vaksin terutama disebabkan oleh kurangnya informasi. Padahal, bukti empiris menunjukkan bahwa faktor yang lebih menentukan sering kali terletak pada apa yang disebut sebagai attitude roots.

Istilah ini merujuk pada sumber sikap yang lebih mendalam, seperti ketakutan terhadap risiko kesehatan, pandangan ideologis tentang dunia, orientasi nilai, serta kebutuhan identitas sosial. Sikap terhadap vaksin dalam banyak kasus bukan semata-mata respons terhadap informasi medis, tetapi bagian dari kerangka makna yang lebih luas tentang siapa yang dapat dipercaya, siapa yang memiliki otoritas, dan bagaimana individu memaknai relasinya dengan negara dan institusi serta bagaimana pengalaman historis yang diterimanya.

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan konspiratif tersebut sering kali berakar pada pengalaman historis yang membentuk hubungan antara warga negara dan otoritas. Beberapa studi di atas menguatkan pendapat saya bahwa kecurigaan “antivaksin” terhadap intervensi kesehatan tidak selalu muncul dalam ruang yang vakum. Kondisi ini berkelindan dengan memori kolektif tentang eksploitasi kolonial, pengalaman politik pada masa rezim otoriter, serta ketidakpercayaan terhadap struktur kekuasaan yang dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

…ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat persepsi bahwa kebijakan kesehatan diputuskan secara top-down tanpa sensitivitas terhadap konteks lokal. Dalam kondisi dan konteks ruang dan waktu seperti ini, narasi konspirasi akan dicerna masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan alternatif terhadap suatu peristiwa, tetapi juga sebagai ekspresi ketidakpercayaan terhadap struktur kekuasaan.

Dimensi geopolitik juga kerap muncul dalam narasi publik. Misalnya, diskursus tentang pengaruh negara besar seperti China atau Amerika Serikat sering bercampur dengan dinamika etnis dan politik lokal yang berkembang di masyarakat pada konteks ruang dan waktu tertentu. Demikian pula, ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat persepsi bahwa kebijakan kesehatan diputuskan secara top-down tanpa sensitivitas terhadap konteks lokal. Dalam kondisi dan konteks ruang dan waktu seperti ini, narasi konspirasi akan dicerna masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan alternatif terhadap suatu peristiwa, tetapi juga sebagai ekspresi ketidakpercayaan terhadap struktur kekuasaan.

Di luar faktor di atas, kontribusi perkembangan ekosistem informasi digital mempercepat dinamika tersebut. Media sosial memungkinkan penyebaran narasi yang menegaskan kecurigaan publik terhadap keberadaan kelompok kuat yang dianggap mengendalikan peristiwa secara tersembunyi. Narasi tersebut tidak selalu bertahan karena akurasi faktualnya, tetapi karena terasa selaras dengan pengalaman sosial yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Dalam banyak percakapan sehari-hari, narasi tersebut sering muncul dalam bentuk ekspresi seperti “terasa benar”, “ada benarnya”, atau “sepertinya masuk akal”, meskipun tidak didukung oleh bukti empiris yang kuat.

Ragam situasi ini menunjukkan bahwa produksi informasi yang semakin banyak—banjir informasi—tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kepercayaan. Ketika hubungan kepercayaan antara institusi dan masyarakat mengalami erosi, pesan yang paling akurat sekalipun dapat ditafsirkan sebagai bentuk propaganda atau manipulasi publik. Dengan kata lain, saya katakan masalah utamanya bukan sekadar isi pesan dan banyaknya pesan, melainkan bagaimana relasi sosial antara pengirim dan penerima pesan dibentuk.

Jika kemudian ditanya soal implikasi bagi kebijakan komunikasi kesehatan, cukup jelas. Upaya mengatasi keraguan terhadap vaksin tidak dapat hanya mengandalkan strategi edukasi satu arah. Otoritas yang berwenang memerlukan upaya untuk melakukan rekonstruksi ulang tentang hubungan kepercayaan antara berbagai aktor dalam masyarakat. Hubungan tersebut mencakup relasi antara negara dan warga negara, antara otoritas medis dan pasien, antara otoritas keagamaan dan pengikutnya, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tanpa pemulihan hubungan kepercayaan tersebut, peningkatan volume informasi justru dapat memperkuat siklus kecurigaan. Pesan kesehatan publik dapat ditafsirkan secara keliru sebagai bukti tambahan bahwa ada kepentingan tersembunyi di balik kebijakan vaksinasi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang semakin intens tidak selalu memperbaiki keadaan, tetapi dapat memperdalam jarak antara institusi dan masyarakat.

Karena itu, jika lonjakan kasus campak dipandang sebagai persoalan serius, fokus kebijakan tidak seharusnya terbatas pada penyempurnaan pesan komunikasi. Yang jauh lebih mendasar adalah memperbaiki relasi sosial yang menjadi prasyarat bagi pesan tersebut untuk dipercaya. Dalam banyak kasus, label “antivaksin” yang sering digunakan dalam diskursus publik mungkin terlalu menyederhanakan realitas sosial yang lebih kompleks.

Sebagian dari mereka yang menolak atau meragukan vaksin mungkin bukan semata-mata individu yang tertipu oleh hoaks. Mereka bisa saja adalah warga negara yang membawa memori historis, pengalaman politik, dan kerangka identitas tertentu yang membuat mereka memandang kebijakan negara dengan tingkat kecurigaan tertentu. Memahami dimensi tersebut tidak berarti membenarkan penolakan terhadap vaksin, tetapi merupakan langkah penting untuk memahami mengapa strategi komunikasi berbasis fakta saja sering kali tidak cukup.