Sistem pendidikan tinggi India telah lama terobsesi pada kuantitas. Jumlah publikasi, indeks sitasi, dan metrik jurnal telah menjadi mata uang utama untuk promosi akademik, peringkat universitas, dan pendanaan riset. Namun apa jadinya jika obsesi terhadap angka justru menggerus fondasi ketelitian ilmiah? Keputusan terbaru Kementerian Pendidikan India untuk memberikan penalti pada universitas yang artikel risetnya ditarik kembali (retracted) dalam kerangka National Institutional Ranking Framework (NIRF) bisa menjadi langkah awal menuju koreksi yang telah lama ditunggu.

Selama bertahun-tahun, kenaikan peringkat universitas India secara global terjadi bersamaan dengan krisis yang tersembunyi. Menurut Retraction Watch, India mencatat 2.737 penarikan makalah pada tahun 2023—hanya kalah dari China dan Amerika Serikat, berdasarkan data yang dikonfirmasi ulang oleh Fortune India dan ThePrint, yang juga menunjukkan bahwa secara global terdapat 40.822 retraksi pada tahun tersebut, dengan China mencatat 21.999 dan Amerika Serikat 3.731. Tidak seperti keduanya, lonjakan India lebih mencerminkan disfungsi sistemik daripada koreksi mandiri yang sehat. Sindikat penulis palsu, pabrik makalah (paper mills), dan plagiarisme tumbuh subur di tengah lemahnya pengawasan dan insentif akademik yang menyimpang. Situasi ini kemudian melahirkan sebuah inisiasi seperti Indian Retraction Watch yang ikut memonitor persoalan isu integritas publikasi ilmiah di India.

Maraknya pembahasan tentang retraksi ilmiah tahun-tahun sebelumnya, tidak membuat lembaga pemeringkatan komersial seperti QS WUR dan Times Higher Education (THE) bergeming. Lembaga pemeringkatan tersebut masih memberikan porsi penilaian pada kuantitas publikasi ilmiah dan performa sitasi, namun mereka tidak menambahkan mekanisme untuk mempertimbangkan jumlah retraksi dalam evaluasi mereka, ini menjadi sebuah celah yang mengabaikan aspek integritas dalam penilaian reputasi akademik global. Hingga penilaian terakhir di tahun 2025 mekanisme ini belum menjadi pertimbangan. Di India, NIRF hingga saat ini, belum memasukkan integritas riset sebagai indikator. Hal ini menciptakan paradoks, institusi bisa naik peringkat meski memiliki jumlah retraksi yang tinggi. Lebih buruk lagi, universitas bisa memanipulasi sistem dengan melaporkan data secara mandiri tanpa verifikasi independen. Hal ini terungkap dalam sebuah kasus litigasi di Pengadilan Tinggi Madras pada tahun 2024.

Dalam konteks inilah, National Assessment and Accreditation Council (NAAC) di bawah pimpinan Profesor Anil Sahasrabudhe mengambil langkah baru. Dalam konferensi rektor di Gujarat baru-baru ini, ia mengumumkan bahwa skor NIRF mulai tahun 2025 akan memperhitungkan volume artikel yang ditarik kembali (retraksi) dengan catatan negatif. Penalti awal ini bersifat simbolik dengan sanksi yang lebih tegas akan diterapkan pada 2026.

“Kami sedang bekerja untuk mengimplementasikan hal ini. Kami perlu mengevaluasi detail-detail seperti kapan kami harus mempertimbangkan penarikan kembali. Itulah mengapa peringkatnya sedikit tertunda,” katanya yang dikutip dari ThePrint, 11 Juli 2025.

Masalah sistemik ini juga disorot dalam kolom Indian Retraction Watch (IRW) di The Hindu, yang menyatakan bahwa peringkat seperti NIRF, QS, dan THE dihitung hanya berdasarkan data yang disediakan oleh institusi pendidikan di situs web mereka, tanpa verifikasi atau audit. Ketidaktransparanan ini memungkinkan inflasi reputasi, meskipun terjadi pelanggaran serius. V. Ramgopal Rao, mantan direktur IIT-Delhi, menegaskan bahwa sebagian besar retraksi adalah pelanggaran akademik murni. Kerangka peringkat harus memasukkan penalti atas retraksi. Ini sudah lama tertunda, tambahnya.

Untuk mendukung kebijakan ini, diusulkan pembentukan Research Integrity and Retraction Index (RI2), sebuah basis data nasional yang mencatat seluruh retraksi dari institusi di India, diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran, bidang ilmu, dan afiliasi institusional. Meski masih dalam pengembangan, RI2 dimaksudkan untuk berfungsi mirip Retraction Watch namun dengan status resmi, serta terintegrasi dalam mekanisme akreditasi dan pendanaan. RI2 dapat menjadi landasan statistik dalam menilai kualitas riset secara lebih adil.

Meski begitu, penalti atas retraksi tak bisa berdiri sendiri. Kebijakan ini harus menjadi bagian dari arsitektur integritas ilmiah yang lebih luas dengan pembentukan otoritas pengawasan nasional, perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblowers), dan pelatihan etika publikasi bagi dosen dan mahasiswa. Amerika Serikat telah lama memiliki Office of Research Integrity (ORI) sebagai rujukan. India kini membutuhkan badan serupa. Keputusan untuk memasukkan retraksi dalam peringkat universitas mungkin terlihat sebagai langkah teknokratis. Namun sejatinya ini adalah pilihan moral. Sistem akademik yang menghargai kuantitas tanpa konsekuensi akan rapuh di hadapan krisis kepercayaan ilmiah. Para pengambil kebijakan pendidikan tinggi di India tampaknya mulai memahami bahwa kredibilitas bukanlah aksesoris yang ditambahkan belakangan. Bagaimana dengan Indonesia? Selain defensif, apa yang bisa dilakukan?